-->

DPR Tanya Apakah Abu Janda Digaji dengan APBN, Ini Jawaban Istana

- Februari 11, 2021

Al Muzammil Yusuf pertanyakan Abu Janda

Anggota Komisi I DPR RI mempertanyakan soal Permadi Arya alias Abu Janda yang mengaku digaji dengan nominal yang besar. Bahkan ia istilahkan dengan jackpot.

Pertanyaan itu dilontarkan Al Muzammil Yusuf dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Rabu (10/2/2021).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan soal Abu Janda terkait aktivitasnya sebagai seorang ‘influencer’, apakah dia dibayar pemerintah menggunakan APBN.

"Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik. Pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN?" kata Al Muzzamil seperti ditayangkan oleh akun Youtube DPR RI, Rabu (10/2/2021).

Al Muzammil menanyakan hal itu karena berkaca pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi itu diketahui sempat menunjukk soal anggaran pemerintah sebanyak Rp 90 miliar untuk membayar influencer dan key opinion leader sejak 2014.

"Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan karakter  influencer seperti Permadi Arya? Yang beberapa komennya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama," lanjutnya.

Kemudian, Al Muzzamil menyinggung soal kasus dugaan rasialisme dan penistaan agama yang menjerat Abu Janda.

Abu Janda sudah beberapa kali dilaporkan ke kepolisian tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Menurutnya, hal itu memunculkan kesan di mata publik bahwa pendukung atau influencer tersebut mendapat kekebalan hukum.

"Sehingga menimbulkan kesan publik pada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang kerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum," kata Al Muzammil.

Jika benar demikian, hal itu menggambarkan ancaman besar dalam demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya menciptakan iklim demokrasi yang membuka sebesar-besarnya kritik tanpa ancaman kriminalisasi.

Sebelumnya, Abu Janda mengaku mendapat jackpot setelah direkrut setahun menjelang Pilpres. Sebelum itu, asal bisa makan ia sudah bersyukur.

Baca juga: Abu Janda: Aku Setahun Sebelum Pilpres Sudah Digaji, Sebelum Itu Asal Bisa Makan Syukur

Namun, kata Abu Janda, saat ini dirinya sudah tidak menjadi buzzer dan tidak digaji lagi. Setelah Pilpres usai, kata dia, tim tersebut dibubarkan. Ia mengaku sekarang memiliki bisnis yang membuat masalah hidupnya sudah selesai. 

Baca juga: Ini Twit Novel Baswedan yang Dilaporkan ke Bareskrim

Di kesempatan terpisah, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer. Seluruh warga, katanya, memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel, Rabu (10/2/2021). []

 

Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search